Kemenkop Catat Realisasi Anggaran TA 2025 Sebesar Rp1,006 Triliun dengan Penyerapan Optimal
Globalnetwork.id , JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatatkan realisasi anggaran yang signifikan sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Dalam Laporan Keuangan kepada Anggota Komisi VI DPR RI, serapan anggaran kementerian kepemimpinan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menembus angka Rp1.006,28 triliun hingga 31 Desember 2025.
Angka realisasi tersebut setara dengan 87,25 persen dari total pagu efektif kementerian yang berada di angka Rp1.153,30 triliun.
Menkop Ferry Juliantono dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Andre Rosiade di Ruang Rapat Komisi VI, Jakarta, Rabu (15/7).
“Secara umum, kinerja penyerapan di pusat pada satuan kerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan mayoritas satuan kerja merealisasikan anggaran di atas 93 persen, bahkan beberapa satuan kerja mencapai sekitar 97 persen,” ujar Ferry di hadapan para anggota dewan.
Turut hadir mendampingi Menkop Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, serta jajaran pejabat tinggi Kemenkop.
Tingginya realisasi belanja ini tidak lepas dari tambahan alokasi pagu anggaran Kemenkop sepanjang tahun 2025.
Pagu awal kementerian yang semula sebesar Rp473,31 miliar pada Desember 2024 sempat sesuaikan melalui efisiensi belanja pemerintah menjadi Rp317,48 miliar.
Namun, Kemenkop kemudian mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) y Rp744,44 miliar.
Ada tanbahan dengan persetujuan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp91,38 miliar, total pagu akhir Kementerian Koperasi menjadi Rp1.217,75 triliun.
Percepat program proiritas
Peningkatan pagu ini teralokasi penuh untuk mempercepat implementasi berbagai program prioritas nasional, terutama pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Meski serapan di tingkat pusat berjalan optimal, Menkop mengakui adanya tantangan berat dalam penyerapan anggaran yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi daerah.
Sepanjang tahun 2025, realisasi Dana Dekonsentrasi tercatat berada di angka 81,22 persen.
Menkop menjelaskan bahwa Dana Dekonsentrasi tersebut teralokasi ke seluruh provinsi untuk mendanai pelatihan pengurus KDKMP dan penyediaan tenaga pendamping di lapangan.
Faktor geografis menjadi kendala utama dalam pemerataan serapan anggaran tersebut.
“Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan, khususnya bagi wilayah yang areanya sangat luas,” ungkapnya.
Kendati menghadapi kendala geografis dalam penyerapan anggaran di daerah, pemanfaatan dana belanja Kemenkop terbukti memberikan dampak riilm
Sepanjang 2025, berhasil membiayai pelatihan bagi lebih dari 15 ribu pendamping KDKMP, 143 ribu pengurus KDKMP, serta 206 ribu SDM koperasi secara umum.
Pemanfaatan anggaran ini juga sukses mengintegrasikan 69 koperasi ke dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, masifnya perputaran anggaran tersebut tetap dibarengi dengan komitmen transparansi yang tinggi.
Opini WTP dari BPK
Kemenkop kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2025.
Capaian ini sekaligus memperpanjang rekor kemenkop yang berhasil mempertahankan opini WTP selama dua belas tahun berturut-turut sejak 2014
. “Prestasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan kami yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Menkop.
Komisi VII Menerima
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyampaikan pihaknya menerima realisasi anggaran Kementerian Koperasi sebesar Rp1.006.289.865.749 atau 87,25 persen dari total pagu anggaran 2025.
Menariknya, laporan keuangan tersebut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kemenkop diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran , antara alokasi anggaran dengan capaian kinerja dan dampaknya terhadap penguatan koperasi,” ucap Andre.**
