Semarang, globalnetwork.id – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat ekosistem ekonomi pedesaan melalui optimalisasi peran koperasi. Salah satunya dengan memperluas akses pembiayaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui skema alternatif di luar perbankan.º

Asisten Deputi Pembiayaan pada Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Niken Wulandari, mengatakan hal itu saat membuka Seminar “Skema Akses Keuangan Koperasi untuk Peningkatan Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” di Semarang , Jum’at (8/5)

Niken menjelaskan, Kemenkop memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel bagi koperasi desa. “Pada seminar ini, Kementerian Koperasi akan memperkenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada berbagai pembiayaan alternatif di luar perbankan, seperti skema modal penyertaan maupun kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS),” ujar Niken

Seminar yang dihadiri lebih dari 180 peserta menjadi momentum bagi KDKMP dan koperasi yang sudah ada untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, baik dalam pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, maupun perluasan akses pembiayaan, sehingga dapat mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi antar koperasi yang lebih optimal. “Hal ini demi memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa, sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas,” ucap Niken.

Asdep Niken menekankan pentingnya forum ini dalam mengidentifikasi hambatan akses keuangan serta merumuskan strategi konkret. “Saya harapkan forum ini dapat memberikan pemahaman, serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam akses keuangan, menghimpun masukan dari pemangku kepentingan guna menghasilkan langkah konkret dan merumuskan rekomendasi strategi dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan,” tambahnya.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yang dipandu oleh moderator Desy Arijani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Tiga narasumber tersebut, yakni Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dr. Dwi Purnomo, S.TP, M.T., Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran dan Drs. Yoseph Cahyono, Ketua Koperasi Serba Usaha Swaloka.

Niken menekankan pesan kunci yang disampaikan para narasumber bahwa penguatan KDKMP perlu didukung melalui tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan, serta komitmen dan konsistensi dalam menjalankan usaha.

“Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan kapasitas manajemen, legalitas, dan kualitas pengelolaan usaha agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan pasar. Pembiayaan ditempatkan sebagai faktor pendukung untuk mendorong koperasi berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” ucap Niken.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, memaparkan perkembangan signifikan koperasi di wilayahnya. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 KDKMP di Jawa Tengah, di mana sebanyak 2.462 gerai di antaranya sudah terbangun 100%.

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran, Dr. Dwi Purnomo, mengungkapkan terdapat delapan tahapan yang harus dilalui KDKMP untuk menuju koperasi bankable, mulai dari legalitas dan identitas, pemetaan potensi desa, model bisnis, tata kelola, data dan keuangan, eksekusi strategi, akses pembiayaan hingga keberlanjutan.

Transparansi Fondasi Utama

Sebagai bukti nyata keberhasilan skema alternatif, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Swaloka, Drs. Yoseph Cahyono, membagikan pengalaman koperasinya dalam mengelola modal penyertaan yang mencapai Rp430,7 juta sejak tahun 2003.
Menurut Yoseph, transparansi adalah fondasi utama dalam mengelola dana tersebut.

“Kunci keberhasilan KSU Swaloka adalah kemampuan dalam menjaga kepercayaan anggota dan mitra kerja sama melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, setiap penggunaan modal dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dengan mempertimbangkan risiko usaha, potensi keuntungan, serta kebutuhan koperasi secara menyeluruh,” terang Yoseph. (**)