Sinergi KDKMP-KNMP Dorong Kesejahteraan Nelayan Melalui Ekosistem Usaha Terintegrasi
Globalnetwork.id , JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah memastikan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen memperkuat peran koperasi dalam mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sinergi kelembagaan dan kemitraan usaha yang terintegrasi.
“Langkah ini dijalankan untuk memastikan hasil laut dinikmati secara adil oleh masyarakat pesisir, melalui rantai pasok yang terintegrasi, nilai tambah yang meningkat, dan akses pasar yang terbuka lebar,” ucapnya saat memberikan paparan terkait Sinergi Koperasi dengan KNMP dalam Rapat Koordinasi Update Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP dan Budidaya Ikan Darat Tematik di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Turut hadir dalam rakor tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta beberapa pihak kementerian/lembaga terkait lainnya.
Dalam pelaksanaannya, Wamenkop menekankan, Kemenkop berperan mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mengembangkan usaha perikanan, sehingga tercipta sinergi yang memperkuat perekonomian dan kesejahteraan nelayan. “Sinergi KDKMP dengan KNMP dirancang melalui model kemitraan yang saling melengkapi,” ungkapnya.
Wamenkop menjelaskan, arah kebijakan ini didasari Instruksi Presiden No.9 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP. Aturan tersebut mengamanatkan Kemenkop untuk mendukung penguatan koperasi di sekitar lokasi KNMP melalui pemetaan data, penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola, pembinaan serta pendampingan usaha, dan dukungan keberlanjutan koperasi agar mampu mempercepat operasionalisasi dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Selain itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP Tahun 2026 menjadi landasan koordinasi antar lembaga. Kemitraan diperkuat melalui koperasi perikanan yang sudah berjalan sebagai mitra penyerap hasil produksi maupun pengelola unit usaha di KNMP.“Dengan demikian tercipta ekosistem usaha yang terintegrasi, berkelanjutan, dan langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujar Farida.
Koperasi nelayan di Lebak
Farida menyebut, salah satu model kemitraan yang telah berjalan adalah kerja sama antara Koperasi Mina Muara Sejahtera (KMMS) dan KDKMP di Kabupaten Lebak, Banten.
Pola ini membentuk integrasi usaha perikanan tangkap dari hulu hingga hilir, nelayan anggota KMMS memasok ikan yang kemudian dikelola melalui Tempat Pelelangan Ikan dan Unit Pengolahan Ikan milik koperasi, lalu diolah menjadi produk bernilai tambah seperti tuna loin, cumi ring, fillet patin, hingga udang vaname.
Di sisi lain, KDKMP berperan sebagai pemasok ikan segar sekaligus pusat distribusi produk olahan untuk Gerai Sembako. “Kemenkop memfasilitasi kemitraan ini guna memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan secara langsung,” katanya.
Tak hanya itu, sambung Farida, Kemenkop juga telah menyusun Daftar Data Irisan KDKMP-KNMP Tahap I dan Tahap II, yang memuat identitas koperasi, wilayah cakupan, serta status kepesertaan dan kelengkapan perizinan. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan dukungan kemitraan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir serta potensi perikanan masing-masing daerah.
“Kemenkop akan terus mendorong sinergi KNMP dengan KDKMP agar kemitraan usaha dapat berjalan konkret dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan di perairan Indonesia dikuasai oleh nelayan asing dari Thailand, Vietnam, hingga Tiongkok dengan kerugian rata-rata mencapai Rp 200 triliun per tahun.
Sebagai upaya mengatasi kesenjangan tersebut, hasil dari rakor tersebut Pemerintah meluncurkan tiga program utama. Pertama, pembangunan 5.000 Kampung Nelayan hingga akhir 2029.
Di setiap kampung nelayan akan dibangun fasilitas lengkap. Mulai dari tempat pelelangan ikan, pelabuhan, gudang pendingin, pabrik pengolahan hasil laut, serta KDKMP. “Tujuannya agar nelayan tidak lagi menjual ikan mentah dengan harga murah, melainkan memiliki daya tawar dan nilai tambah yang kuat,” tegasnya.
Kedua, pembangunan 40 ribu Desa Tematik di berbagai lokasi potensial yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan komoditas unggasnya. Ketiga, revitalisasi tambak. Dari rencana awal 20.000 lokasi, diprioritaskan 6.000 lokasi yang siap dikembangkan guna meningkatkan produktivitas perikanan budidaya. **
