Agar Akses Masyarakat 3TP Tetap Terlayani Optimal, Subsidi Angkutan Perintis diusulkan Menjadi Skema PSO
Globalnetwork.id , JAKARTA – Komitmen pemerintah menjaga konektivitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) kembali diperkuat.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi V DPR RI, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, serta BUMN penyelenggara transportasi perintis, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan layanan angkutan perintis pada Semester II Tahun 2026.
Seiring keterbatasan alokasi subsidi yang belum mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir tahun, pemerintah bergerak cepat mencari solusi agar layanan transportasi yang menjadi tumpuan masyarakat di wilayah kepulauan tetap berjalan tanpa mengurangi aksesibilitas.
Tetap Berlangsung Hingga Akhir Tahun
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah telah menyepakati langkah-langkah untuk memastikan keberlangsungan layanan transportasi perintis agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung hingga akhir tahun.
Menurutnya, layanan transportasi publik di wilayah kepulauan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen memastikan layanan perintis tetap berjalan sehingga masyarakat terus memperoleh akses transportasi yang andal.
Berbagai kebutuhan operator akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penyediaan solusi bagi layanan transportasi publik lainnya,” ujar Prasetyo.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyampaikan bahwa ASDP telah mengusulkan penguatan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan perintis hingga akhir tahun.
Skema PSO
Selain itu, ASDP juga mengusulkan agar pembiayaan layanan perintis ke depan menggunakan skema Public Service Obligation (PSO) sehingga pendanaan layanan publik memiliki kepastian yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Layanan perintis bukan sekadar menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, tetapi menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Karena itu, keberlanjutan layanan ini menjadi tanggung jawab bersama. Kami mengapresiasi dukungan penuh pemerintah dan DPR RI dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan penyeberangan yang andal,” ujar Heru.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keberlanjutan layanan transportasi di wilayah 3TP merupakan bagian penting dalam mendukung program prioritas Presiden.
Oleh karena itu, persoalan pendanaan layanan publik perlu segera diselesaikan melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.
Beroperasi Kembali
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas kembali beroperasinya layanan perintis ASDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur sembari proses penyesuaian kontrak dan dukungan pemerintah diselesaikan
.Ia juga mendukung perubahan skema subsidi keperintisan menjadi skema PSO agar keberlangsungan layanan publik semakin terjamin.
Sebagai tindak lanjut, layanan penyeberangan perintis ASDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah kembali beroperasi mulai Senin (20/7).
Tiga armada telah melayani masyarakat sesuai jadwal, yakni KMP Ile Mandiri pada lintasan Kalabahi–Bakalang–Baranusa–Adonara–Lewoleba–Solor–Larantuka (PP), KMP Namparnos pada lintasan Kalabahi–Pura–Teluk Gurita–Maritaing (PP), serta KMP Ile Ape pada lintasan Kewapante–Pulau Besar (PP).
Sementara itu, KMP Uma Kalada yang melayani lintasan Sabu–Raijua–Waingapu (PP) untuk sementara tidak beroperasi menyusul imbauan kewaspadaan cuaca ekstrem demi menjamin keselamatan pelayaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah pada prinsipnya mendukung upaya pemenuhan kebutuhan layanan perintis setelah memperoleh penjelasan mengenai kondisi yang dihadapi.
Dukungan senada juga disampaikan COO Danantara Dony Oskaria terhadap penguatan layanan perintis dan usulan penerapan skema PSO.
Komisi V DPR RI turut menyatakan dukungan agar keberlanjutan layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah 3TP tetap terjaga.
Heru menegaskan, dukungan pemerintah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan layanan perintis sebagai penghubung utama masyarakat di wilayah kepulauan.
“ASDP akan terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan penyeberangan tetap hadir secara aman, andal, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia,” ujar Heru menandaskan. **
