Investortrust Discussion Forum: Fundamental Ekonomi Kuat, Fiskal Resilien

Globalnetwork.id , JAKARTA  – Berbagai indikator menunjukkan kondisi fiskal Indonesia tetap resilien dan sustainable. Realisasi APBN 2026 semester I menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.

Namun, implementasi fiskal harus menunjukkan tata kelola (governance) yang baik, menjaga efektivitas belanja, serta tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 (yoy) menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kokoh di tengah perlambatan ekonomi global. Namun, hal itu tidak boleh membuat pemerintah lengah.

Tantangan berupa pelemahan daya beli masyarakat, ketidakpastian pasar keuangan global, hingga belum pulihnya kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia masih perlu antisipasi.

Pesan tersebut mengemuka dalam “Investortrust Discussion Forum: Membedah Resiliensi dan Kredibilitas Ekonomi-Fiskal” di Habitate Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Acara yang dipandu Managing Editor Investortrust, Hari Gunarto ini menghadirkan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurrahman serta Deputi Presiden Direktur PT Samuel Sekuritas, Suria Dharma.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufiqurrahman mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 menjadi sinyal bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang sehat.

“Mudah-mudahan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi masih bisa mencapai 5,4%, berkat berbagai stimulus fiskal yang telah diberikan pemerintah,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, pemerintah telah mengambil langkah yang tepat melalui paket stimulus senilai Rp26,84 triliun selama April-Juni 2026.

Stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, insentif transportasi, program magang, hingga subsidi sektor manufaktur untuk menjaga konsumsi masyarakat.

Meski demikian, Rizal mengingatkan, sejumlah indikator menunjukkan masyarakat masih menghadapi tekanan.

Meski indeks keyakinan konsumen (IKK) masih berada di zona optimistis, trennya terus menurun akibat tekanan terhadap kelompok kelas menengah.

“Di sisi lain, investor global juga masih bersikap wait and see di tengah perlambatan ekonomi dunia, suku bunga tinggi, serta fluktuasi harga minyak yang memicu kenaikan inflasi,” tandas dia.

Fiskal Tetap Kuat

Sementara itu, Wakil Direktur Samuel Sekuritas, Suria Dharma menilai kondisi fiskal Indonesia masih sangat terjaga. Pendapatan negara APBN semester I-2026 terealisasi Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target, tumbuh 21,4% (yoy).

“Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pasar karena menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Ini perkembangan yang cukup positif bagi pasar,” ujar dia.

Pendapatan dalam realisasi APBN semester I tahun ini terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.187,8 triliun atau 44,1% dari target APBN.

“Sebelumnya sempat muncul kekhawatiran akibat implementasi sistem Coretax. Ternyata dalam dua bulan terakhir kinerjanya cukup bagus. Ini yang membuat pencapaian penerimaan perpajakan menjadi lebih baik,” papar Suria.

Selain pajak, menurut Suria Dharma, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatatkan kinerja menggembirakan dengan realisasi Rp271 triliun atau 59% dari target, meningkat 21,6% (yoy), kendati pemerintah tidak lagi memperoleh dividen dari BUMN seperti tahun-tahun sebelumnya.

Suria juga menyoroti penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp315,7 triliun hingga Mei 2026, meningkat 41,3%. Hal itu menjadi indikasi aktivitas konsumsi masyarakat masih bergerak positif.

Pasar Modal Tunggu Kepastian

Meski indikator ekonomi makro dan fiskal menunjukkan perbaikan, Suria Dharma menilai tantangan terbesar saat ini justru berada di pasar modal, terutama yang berkaitan dengan derasnya arus keluar dana asing akibat pembekuan (freeze) review saham Indonesia oleh MSCI.

Samuel Sekuritas mencatat, total dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia telah mencapai Rp75 triliun hingga pertengahan tahun ini. “Angka ini sangat besar. Dulu foreign outflow Rp30 triliun dalam satu tahun saja sudah dianggap besar. Sekarang, dalam tujuh bulan sudah mencapai Rp 75 triliun,” tegas dia.

Meski demikian, menurut Suria, arus dana asing ke Indonesia secara keseluruhan masih berada dalam posisi positif. Mengacu pada paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dana asing yang masuk melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai sekitar Rp 170 triliun.

Selain itu, investasi asing di Surat Berharga Negara (SBN) yang sebelumnya mencatat arus keluar, kini berbalik menjadi surplus sekitar Rp 7 triliun. “Jadi, secara overall sebenarnya masih positif. Isunya memang ada di pasar modal,” tutur dia.

Suria Dharma menjelaskan, tekanan di pasar saham terasa sejak akhir Januari 2026, ketika MSCI mengumumkan bahwa status Indonesia berpotensi diturunkan dari kategori emerging market menjadi frontier market.

Meski status tersebut akhirnya tidak berubah, pernyataan itu memicu keluarnya dana asing secara berkelanjutan.

Pembekuan Review Saham

Suria menegaskan, persoalan utama saat ini bukan lagi status Indonesia sebagai emerging market, melainkan pembekuan review saham Indonesia oleh MSCI.

“Selama masih demikian, tidak ada tambahan emiten Indonesia yang masuk ke indeks MSCI, tidak ada penyesuaian free float, dan tidak ada proses upgrade,” tandas dia.

Menindaklanjuti hal itu, regulator telah melakukan sejumlah perbaikan, antara lain meningkatkan keterbukaan data kepemilikan saham dari ambang batas 5% menjadi 1%, serta memperluas keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial ownership (UBO).

Namun, dalam evaluasi berikutnya pada April 2026, MSCI memutuskan belum membuka pembekuan dimaksud. Pada Mei 2026, perubahan data regulator juga menyebabkan perhitungan free float sejumlah emiten mengalami penurunan berdasarkan metodologi MSCI.

“Perhitungan free float versi MSCI berbeda dengan data KSEI. Karena free float turun, otomatis free float market cap juga turun. Akibatnya banyak perusahaan yang akhirnya tidak lagi memenuhi persyaratan untuk tetap berada di indeks MSCI,” tutur dia.

Dalam review terbaru  beberapa hari lalu, MSCI kembali menegaskan Indonesia tetap berstatus emerging market. Namun, pembekuan review saham Indonesia  masih akan berlanjut setidaknya sampai November 2026, tanpa jaminan selesai setelah periode tersebut berakhir.

“Sebenarnya yang kita khawatirkan adalah kapan status freeze ini dibuka. Selama review saham Indonesia masih bekukan, dana asing yang baru tidak akan masuk ke pasar modal kita,” ujar dia.

Momentum Reformasi Harus Dijaga

Rizal Taufiqurrahman dan Suria Dharma sepakat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal yang tetap sehat merupakan modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian global.

Namun, momentum tersebut harus dengan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kepercayaan investor, serta mempercepat reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi tetap berkualitas dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, serta reformasi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di atas 5% hingga akhir 2026, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik kawasan maupun kelompok G20. ***

Investortrust Discussion Forum: Fundamental Ekonomi Kuat, Fiskal Resilien

Related Posts

news-1701

yakinjp

yakinjp

rtp yakinjp

yakinjp

yakinjp

yakin jp

yakinjp id

maujp

maujp

maujp

\

sabung ayam online

sabung ayam online

SLOT MAHJONG

sabung ayam online

article 0000191

article 0000192

article 0000193

article 0000194

article 0000195

article 0000196

article 0000197

article 0000198

article 0000199

article 0000200

article 0000201

article 0000202

article 0000203

article 0000204

article 0000205

article 0000206

article 0000207

article 0000208

article 0000209

article 0000210

article 0000211

article 0000212

article 0000213

article 0000214

article 0000215

article 0000216

article 0000217

article 0000218

article 0000219

article 0000220

article 0000221

article 0000222

article 0000223

article 0000224

article 0000225

article 0000226

article 0000227

article 0000228

article 0000229

article 0000230

article 0000231

article 0000232

article 0000233

article 0000234

article 0000235

article 0000236

article 0000237

article 0000238

article 0000239

article 0000240

article 0000241

article 0000242

article 0000243

article 0000244

article 0000245

article 0000246

article 0000247

article 0000248

article 0000249

article 0000250

article 888866

article 888867

article 888868

article 888869

article 888870

article 888871

article 888872

article 888873

article 888874

article 888875

article 888876

article 888877

article 888878

article 888879

article 888880

article 888881

article 888882

article 888883

article 888884

article 888885

article 888886

article 888887

article 888888

article 888889

article 888890

article 888891

article 888892

article 888893

article 888894

article 888895

article 888896

article 888897

article 888898

article 888899

article 888900

article 888901

article 888902

article 888903

article 888904

article 888905

article 2000186

article 2000187

article 2000188

article 2000189

article 2000190

article 2000191

article 2000192

article 2000193

article 2000194

article 2000195

article 2000196

article 2000197

article 2000198

article 2000199

article 2000200

article 2000201

article 2000202

article 2000203

article 2000204

article 2000205

article 2990206

article 2990207

article 2990208

article 2990209

article 2990210

article 2990211

article 2990212

article 2990213

article 2990214

article 2990215

article 2990216

article 2990217

article 2990218

article 2990219

article 2990220

article 2990221

article 2990222

article 2990223

article 2990224

article 2990225

article 2990226

article 2990227

article 2990228

article 2990229

article 2990230

article 2990231

article 2990232

article 2990233

article 2990234

article 2990235

article 2990236

article 2990237

article 2990238

article 2990239

article 2990240

article 2990241

article 2990242

article 2990243

article 2990244

article 2990245

article 2000126

article 2000127

article 2000128

article 2000129

article 2000130

article 2000131

article 2000132

article 2000133

article 2000134

article 2000135

article 2000136

article 2000137

article 2000138

article 2000139

article 2000140

article 2000141

article 2000142

article 2000143

article 2000144

article 2000145

article 2000146

article 2000147

article 2000148

article 2000149

article 2000150

article 2000151

article 2000152

article 2000153

article 2000154

article 2000155

article 2000156

article 2000157

article 2000158

article 2000159

article 2000160

article 2000161

article 2000162

article 2000163

article 2000164

article 2000165

article 2000166

article 2000167

article 2000168

article 2000169

article 2000170

article 2000171

article 2000172

article 2000173

article 2000174

article 2000175

article 2000176

article 2000177

article 2000178

article 2000179

article 2000180

article 2000181

article 2000182

article 2000183

article 2000184

article 2000185

article 2000186

article 2000187

article 2000188

article 2000189

article 2000190

article 2000191

article 2000192

article 2000193

article 2000194

article 2000195

article 2000196

article 2000197

article 2000198

article 2000199

article 2000200

article 2000201

article 2000202

article 2000203

article 2000204

article 2000205

article 2000126

article 2000127

article 2000128

article 2000129

article 2000130

article 2000131

article 2000132

article 2000133

article 2000134

article 2000135

article 2000136

article 2000137

article 2000138

article 2000139

article 2000140

article 2000141

article 2000142

article 2000143

article 2000144

article 2000145

article 2000146

article 2000147

article 2000148

article 2000149

article 2000150

article 2000151

article 2000152

article 2000153

article 2000154

article 2000155

article 2000156

article 2000157

article 2000158

article 2000159

article 2000160

article 2000161

article 2000162

article 2000163

article 2000164

article 2000165

article 838000441

article 838000442

article 838000443

article 838000444

article 838000445

article 838000446

article 838000447

article 838000448

article 838000449

article 838000450

article 838000451

article 838000452

article 838000453

article 838000454

article 838000455

article 838000456

article 838000457

article 838000458

article 838000459

article 838000460

article 838000461

article 838000462

article 838000463

article 838000464

article 838000465

article 838000466

article 838000467

article 838000468

article 838000469

article 838000470

article 838000471

article 838000472

article 838000473

article 838000474

article 838000475

article 838000476

article 838000477

article 838000478

article 838000479

article 838000480

news-1701