BTN Siapkan KPR hingga 40 Tahun untuk Hunian TOD Manggarai, Bunga 6% hingga Lunas
Globalnetwork.id, JAKARTA– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan tenor hingga 40 tahun dan suku bunga 6% yang tetap hingga lunas untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal terjangkau di kawasan Transit Oriented Development (TOD) Manggarai, Jakarta.
Skema pembiayaan tersebut disiapkan seiring dimulainya pembangunan Hunian Manggarai yang dikembangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui KAI Properti.
Proyek tersebut direncanakan menghadirkan sebanyak 3.784 unit hunian dalam delapan tower di kawasan yang terintegrasi dengan salah satu simpul transportasi publik utama Jakarta.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, skema pembiayaan jangka panjang tersebut dirancang untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap hunian di tengah kota dengan cicilan yang lebih terjangkau dan kepastian suku bunga dalam jangka panjang.
“Memang mandat kita mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kita coba yang 40 tahun dengan bunga 6% sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” ujar Nixon di sela groundbreaking Hunian Manggarai di Jakarta, Jumat (21/8).
Bersamaan dengan groundbreaking, BTN dan PT KA Properti Manajemen (KAI Properti) juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Hunian Manggarai. PKS ditandatangani Nixon bersama Direktur Utama KAI Properti Mohamad Ramdany, melanjutkan kolaborasi BTN dan KAI yang sebelumnya telah dirintis melalui Nota Kesepahaman.
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan skema pembiayaan, penyediaan layanan perbankan dan transaksi, pemasaran bersama, serta dukungan akses pembiayaan bagi konsumen. BTN juga menyiapkan balé by BTN sebagai salah satu kanal untuk pendaftaran minat dan pembayaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) Hunian Manggarai.
Nixon mengatakan, daya tarik Hunian Manggarai terletak pada kombinasi keterjangkauan dan lokasinya yang berada di pusat kota serta dekat dengan jaringan transportasi publik. BTN akan menjaga harga hunian di proyek tersebut berada di bawah Rp600 juta.
“Tengah Jakarta, dekat transportasi, harga kita jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” kata Nixon.
BTN juga akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan menyesuaikan proses pembelian dengan perkembangan pembangunan proyek untuk memastikan perlindungan konsumen. Sementara itu, pembahasan mengenai pembiayaan konstruksi kepada KAI Properti masih berlangsung.
Menurut Nixon, Hunian Manggarai akan menjadi pilot project pengembangan hunian vertikal terjangkau di tengah Kota Jakarta. Model tersebut berpotensi direplikasi pada kawasan di sekitar stasiun maupun simpul transportasi publik lainnya, seiring semakin terbatas dan mahalnya lahan untuk rumah tapak di kota-kota besar.
“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kita akan mulai dari daerah-daerah stasiun kereta karena lebih mudah. Setelah itu mungkin kita akan bicara kawasan LRT dan MRT,” ujarnya.
Menurutnya, hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik juga semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, termasuk generasi muda yang mengutamakan kemudahan mobilitas dan kedekatan dengan pusat aktivitas.
“Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah sulit dan terlalu mahal. Jadi kita harus realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas. Anak muda sekarang juga suka, yang penting di tengah kota dan sarana transportasinya dekat,” kata Nixon.
Jangkau Masyarakat Lebih Luas
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap Hunian Manggarai, BTN menyiapkan dua skema pembiayaan, yakni FLPP dan KPR non-subsidi. Skema FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi ketentuan pemerintah, sedangkan KPR non-subsidi disiapkan untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.
Untuk KPR non-subsidi, BTN juga menyiapkan program khusus dengan uang muka mulai 5% serta suku bunga promosi yang menarik. Kehadiran kedua skema tersebut memberikan pilihan pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan calon konsumen Hunian Manggarai.
Kehadiran skema FLPP tersebut sejalan dengan tujuan pengembangan Hunian Manggarai untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau di tengah kota bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kualifikasi pemerintah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi peran BTN dalam pembiayaan rumah subsidi. Menurutnya, kapasitas BTN dalam penyaluran FLPP dapat mendukung pengembangan hunian serupa dengan memanfaatkan aset KAI di lokasi lainnya.
“Untuk FLPP juara satu, saya nggak ada lawan BTN. Saya mohon Pak Nixon kita bangun lagi di tempat lain, supaya aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” ujar Ara.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menilai pembangunan Hunian Manggarai menjadi langkah konkret dalam menghadirkan hunian layak dan terjangkau di pusat kota. Ia menekankan pentingnya memastikan hunian tersebut tepat sasaran dan tidak dikuasai untuk kepentingan spekulasi.
“Kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” kata Hashim.
Hashim berharap konsep serupa dapat dikembangkan di aset-aset KAI lainnya sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi publik.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, Hunian Manggarai dikembangkan di atas lahan sekitar 2,2 hektare dan direncanakan terdiri atas delapan tower setinggi 24 lantai. Sebanyak 1.276 unit akan dibangun di Blok G dalam tiga tower, sementara Blok F akan memiliki lima tower dengan total 2.508 unit.
Keseluruhan proyek juga akan dilengkapi 150 unit retail pendukung, dengan pilihan hunian mulai dari studio tipe 28 hingga tipe 52 dengan tiga kamar tidur. Pembangunan keseluruhan proyek ditargetkan berlangsung sekitar 18 bulan.
Bobby mengatakan, pembangunan tersebut diarahkan untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau di tengah kota, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kualifikasi pemerintah. Tata kelola proyek juga akan dijaga agar hunian tersebut dapat dinikmati masyarakat yang menjadi sasaran program.**
