Jakarta, Globalnetwork.id — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat perannya sebagai tulang punggung konektivitas antarpulau nasional.
Komitmen tersebut melalui penandatanganan MoU bersama Pemerintah Aceh terkait pengoperasian lintasan penyeberangan Jakarta–Malahayati Aceh sebagai jalur strategis baru di wilayah barat Indonesia.
Penandatanganan kerja sama d oleh Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir bersama Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano pada Sabtu (23/5) di Kantor Pusat ASDP, Jakarta.
Menghadiri kegiatan tersebut, jajaran Pemerintah Aceh, direksi, serta manajemen ASDP sebagai simbol kuat sinergi pemerintah daerah dan BUMN transportasi nasional dalam memperkuat konektivitas maritim Indonesia.
Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano menegaskan, pengembangan lintasan Jakarta–Malahayati bukan sekadar membuka rute baru, melainkan bagian dari transformasi layanan ASDP dalam memperkuat ekosistem Long Distance Ferry (LDF) yang lebih efisien, modern, dan terintegrasi.
“Lintasan ini semoga menjadi katalis penguatan distribusi logistik nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan perdagangan, pariwisata, dan ekonomi Aceh maupun kawasan barat Indonesia secara lebih luas,” ujar Yossi.
Baca Juga : Dorong Layanan Tertib dan Lancar, ASDP Terapkan Penuh Tiket Online di Lintas Ulee Lheue-Balohan
Melalui kolaborasi strategis tersebut, ASDP dan Pemerintah Aceh akan mengembangkan layanan penyeberangan secara berkelanjutan, mulai dari pengoperasian dan pengelolaan armada kapal.
Lalu penetapan tarif sesuai regulasi, pengembangan fasilitas pelabuhan pendukung, promosi pasar pengguna jasa, hingga peningkatan standar keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi penyeberangan.
Baca Juga : ASDP Gandeng Pemprov Aceh Perkuat Layanan Konektivitas Maritim
Sekda Aceh Muhammad Nasir menyampaikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan kerja sama tersebut guna membuka akses transportasi laut yang terjangkau melalui layanan kapal ferry RoRo.
Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Aceh dan ASDP menjadi langkah penting untuk memastikan agenda pembangunan daerah berjalan selaras dengan penguatan konektivitas nasional. **
