JAKARTA, globalnetwork.id— Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) mendorong percepatan integrasi transportasi multimoda dan digitalisasi logistik untuk menekan biaya logistik nasional yang masih berada di angka 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal, dalam kegiatan _Launching Supply Chain Indonesia Exhibition & Conference 2026_ di Westin Jakarta, Kamis (30/4).
“Biaya logistik kita masih relatif tinggi, dan ini menjadi tantangan utama bagi daya saing nasional. Karena itu, integrasi transportasi multimoda harus menjadi strategi utama dalam sistem distribusi barang,” ujar Risal.
Ia mengungkapkan, sektor transportasi dan pergudangan saat ini menunjukkan peran strategis dengan kontribusi sekitar 6,16% terhadap PDB serta pertumbuhan mencapai 8,98% pada triwulan IV 2025—tertinggi dibanding sektor lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari rendahnya integrasi nasional, ketergantungan pada moda darat, hingga ketimpangan distribusi barang dan kemacetan di kawasan perkotaan.
Menurut Risal, salah satu solusi utama adalah penguatan angkutan multimoda sebagai tulang punggung _supply chain_ nasional. “Angkutan multimoda mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi dalam satu sistem layanan. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam pengiriman barang,” jelasnya.
Ia menegaskan, penerapan multimoda terbukti memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi logistik. “Dengan pendekatan multimoda, kita bisa menurunkan biaya logistik hingga sekitar 25% dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman hingga 30%. Ini angka yang sangat signifikan untuk mendorong daya saing,” tegas Risal.
Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong transformasi digital melalui implementasi _National Logistic Ecosystem_ (NLE) yang mampu meningkatkan efisiensi proses logistik hingga 24,6–49,5%. Selain itu, penguatan konektivitas dilakukan melalui Tol Laut dengan 41 trayek, pengembangan angkutan kargo udara perintis, serta integrasi jaringan logistik berbasis kereta api dan pelabuhan.
Dalam kesempatan tersebut, Risal juga menyoroti inovasi layanan logistik berbasis kebutuhan atau _on call logistics_ yang dikembangkan untuk menjawab gap layanan distribusi, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
“Kita mulai mengarah pada sistem logistik yang lebih fleksibel melalui konsep _on call_, di mana layanan transportasi disediakan sesuai kebutuhan lokasi dan waktu. Ini penting untuk menjawab tantangan distribusi di wilayah seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP,” ujarnya.
Risal menegaskan, transformasi logistik nasional membutuhkan langkah besar yang terintegrasi. “Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan perbaikan _incremental_. Kita membutuhkan lompatan strategis melalui integrasi multimoda, digitalisasi menyeluruh, dan tata kelola data nasional untuk menurunkan biaya logistik menuju kisaran yang lebih kompetitif,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penguatan _supply chain_ nasional sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan asosiasi.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kolaborasi dan inovasi agar sistem logistik nasional menjadi lebih efisien, andal, dan berdaya saing global,” tutup Risal.
Kegiatan _Supply Chain Indonesia Exhibition & Conference 2026 diharapkan menjadi katalis dalam memperkuat integrasi transportasi multimoda sekaligus mempercepat transformasi logistik nasional di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi dan dinamika perdagangan global. **
BERITA TERKAIT;
