Pangkalan Bun, Kalteng, Globalnetwork.id – Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus
mendorong pengembangan hilirisasi kelapa sawit rakyat berbasis koperasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, memperkuat kelembagaan petani, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Forum Pembelajaran dan Perencanaan Tahunan Program Palm Oil Sustainability & Traceability Enhancement Programme (PalmStep) di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi, Panel Barus yang dalam hal ini di wakili oleh Elviandi selaku Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kemenkop menyampaikan bahwa “Forum ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun pertama, serta menyusun rencana kerja ke depan secara lebih terarah dan terukur,” kata Elviandi dalam keterangannya, Rabu (22/04/2026).
Turut hadir dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hadir Sekretaris Daerah, Rody Iskandar. Sementara dari Agriterra, hadir Wenty Octisdah selaku Country Manager Agriterra, Pengurus Koperasi Sekunder Karya Sawit Mandiri Jaya (KSMJ), koperasi primer, asosiasi sawit, hingga petani sawit swadaya.
Selain itu, sebagai bentuk penguatan komitmen bersama, dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) antara Kemenkop, Pemkab Kotawaringin Barat, dan Agriterra.
“Penandatanganan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program secara lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan koperasi,” terang Elviandi.
Forum juga menghadirkan sesi dialog yang melibatkan Tatag Adi Sasono (Manajer Program PalmStep Agriterra), Sutiyana (Ketua Koperasi Sekunder Karya Sawit Mandiri Jaya/KSMJ), serta Rukaiyah Rafik (Kepala Sekretariat Fortasbi).
Dialog ini membahas capaian implementasi program pada tahun pertama, berbagai pembelajaran penting dari pelaksanaan di lapangan, hingga arah penguatan program ke depan, baik pada tingkat petani, koperasi, maupun dukungan kebijakan di tingkat daerah.
Selama tahun pertama pelaksanaan, Program PalmStep telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tingkat petani, program ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas melalui pelatihan praktik budidaya yang baik, penerapan prinsip keberlanjutan, serta penguatan aspek legalitas sebagai bagian dari persiapan menuju sertifikasi.
Sementara pada tingkat kelembagaan, program ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola dan perencanaan usaha koperasi. Terbukti, KSMJ telah berhasil menyusun rencana bisnis pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton per jam, termasuk penyusunan proyeksi keuangan jangka panjang sebagai dasar pengembangan usaha dan penjajakan pembiayaan.
“Selain penguatan internal koperasi, program PalmStep ini juga membuka akses pasar yang lebih luas melalui kegiatan studi komparatif ke pabrik pengolahan kelapa sawit di Provinsi Riau, penguatan jejaring dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), serta fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah,” papar Elviandi.
Elviandi berharap langkah ini dapat mempercepat pengembangan pabrik pengolahan kelapa sawit berbasis koperasi di berbagai daerah.
Elviandi menambahkan, program PalmStep dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode 1 Maret 2025 hingga 28 Februari 2029, dengan Agriterra sebagai koordinator program dan Fortasbi sebagai mitra pelaksana.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani sawit swadaya dalam menjaga kelanjutan usahanya dan memperkuat kelembagaan koperasi sebagai basis ekonomi anggotanya. “Juga mendorong kebijakan daerah yang mendukung pengembangan hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi,” imbuh Elviandi.
Melalui forum PalmStep ini, lanjut Elviandi, seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, koperasi, petani,
aosiasi, dan mitra teknis) menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mendukung keberhasilan transformasi sawit rakyat.
Kemenkop memandang bahwa pengembangan hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan de petani. “Hingga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Elviandi. (Jef)
BERITA TERKAIT:
Menkop: KDKMP Jadi Instrumen Utama Mengubah Arah dan Kebijakan Ekonomi Berbasis Konstitusi
Menkop Ferry : Penerima PKH secara bertahap bisa masuk jadi anggota KDKMP
Di Magelang, Menkop Tegaskan KDKMP Mesin Baru Penggerak Ekonomi Desa
