Jakarta, globalnetwork.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah saat ini tengah membahas langkah mitigasi atas kenaikan harga plastik yang dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku akibat ketidakpastian pasokan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Ia menegaskan kondisi tersebut telah berdampak pada pelaku UMKM sehingga pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah. Saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (6/4/2026) lalu, Maman mengakui sejumlah pelaku UMKM telah menyampaikan keluhan terkait naiknya harga plastik untuk kemasan produk.

“Sudah ada aspirasi yang masuk. Kebutuhan plastik untuk bungkus produk memang naik. Tapi kami akan siapkan mitigasinya,” kata Maman.

Ia mengatakan Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak kenaikan bahan baku plastik. Terkait detail langkah yang akan diambil, Maman menilai masih terlalu dini untuk dijelaskan sebelum pembahasan teknis selesai.

Harga plastik di dalam negeri dilaporkan melonjak 30–80 persen menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Gejolak tersebut mengganggu pasokan bahan baku utama plastik dan mendorong kenaikan harga di pasar domestik.

Gangguan distribusi nafta, yakni turunan minyak bumi, serta lonjakan harga minyak global disebut sebagai pemicu utama kenaikan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku UMKM yang bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan produk.

Komisi VI DPR RI, yang membidangi antara lain sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM, mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar guna melindungi UMKM dari dampak kenaikan harga plastik. Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah strategis guna mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

“Pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia nasional agar ketergantungan terhadap pasokan global bisa dikurangi,” ujar Firnando dalam keterangan pers, Senin.

Industri Plastik Diversifikasi Sumber Bahan Baku
Merespons kenaikan harga plastik, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengupayakan diversifikasi sumber bahan baku, seperti nafta, guna menjaga keberlanjutan produksi di tengah tekanan global.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono dalam keterangannya yang telah dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengungkapkan pelaku usaha terus mencermati arah pasar, terutama terkait pasokan bahan baku utama. Menurut dia, struktur bahan baku sektor ini yang masih bergantung pada impor memperbesar kerentanan terhadap gejolak eksternal.

“Untuk nafta, kebutuhan mencapai 3 juta ton per tahun dan 100 persen impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE (polyethylene), PP (polypropylene), PET (polyethylene terephthalate), PS (polystyrene), dan PVC (polyvinyl chloride) serta lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50 persen masih impor,” katanya.

Menurutnya, gangguan distribusi sedikit saja dapat langsung memengaruhi rantai produksi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pelaku industri mulai membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif. “Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif pasokan gas,” kata Fajar.

Langkah diversifikasi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, ketersediaan energi bahkan disebutnya lebih mendesak dibandingkan relaksasi kebijakan fiskal.

Di sisi lain, situasi global yang tidak menentu juga mendorong banyak negara memperketat pengamanan pasokan. Menurut dia, lonjakan permintaan di sejumlah kawasan menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan baku di pasar internasional.

Menurut dia, pelaku industri bersama pemerintah saat ini telah membuka komunikasi dengan berbagai negara alternatif sebagai sumber pasokan baru, meski konsekuensi logistik menjadi tantangan tersendiri. “Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara sedang berusaha untuk mengamankan feedstock,” jelas Fajar.

Sementara itu, Strategic Research Manager di Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai durasi konflik menjadi faktor penentu utama dalam membaca arah dampaknya.

“Kalau kita melihat konflik Timur Tengah ini dalam kerangka skenario, kuncinya sebenarnya ada pada durasi. Selama konflik masih berkaitan dengan tujuan strategis seperti tekanan politik atau perubahan rezim, maka kecil kemungkinan selesai dalam waktu cepat. Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar gejolak jangka pendek, tetapi tekanan yang bisa berubah menjadi lebih struktural,” ujarnya.

Meski demikian, dalam fase awal ini pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk merespons melalui kebijakan yang fleksibel, baik dari sisi fiskal maupun stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan akan berubah signifikan jika konflik berlangsung lebih lama, misalnya hingga enam bulan atau lebih.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Yusuf menekankan pentingnya respons kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif terhadap skenario jangka panjang. “Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah insentif fiskal yang targeted, seperti subsidi energi untuk industri kecil dan menengah yang paling rentan, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam efisiensi energi, serta akses pembiayaan yang lebih longgar agar arus kas tetap terjaga,” jelas Yusuf.

Terkait opsi kebijakan impor energi, ia melihat adanya ruang untuk langkah darurat, namun tetap perlu kehati-hatian agar tidak berdampak pada sektor hulu domestik. Dalam jangka panjang, tantangan yang lebih besar justru menurutnya terletak pada struktur pemenuhan bahan baku yang masih bergantung pada impor, khususnya di sektor kimia.

Oleh karena itu, strategi hilirisasi dan integrasi industri dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. “Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit ke oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan menjadi kunci. Di saat yang sama, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi juga penting agar tercipta efisiensi dan daya saing yang lebih kuat dibanding produk impor,” ujarnya.

Kenaikan harga plastik juga membuat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan plastik sebagai salah satu komponen dagangnya, menjerit. Hal tersebut seperti yang dialami pedagang es di Pasar Pagi Kota Cirebon. Naiknya harga plastik membuat keuntungan mereka menjadi terkikis. Kenaikan harga plastik tidak diiringi dengan naiknya harga jual dagangan mereka.
“Pembeli pada protes, gak mau harga (minuman) es naik,” ujar pedagang es bernama Aeni.

Ia mengatakan, sejak harga gelas plastik/cup mengalami kenaikan, ia sempat menaikkan harga jual minuman esnya menjadi Rp 6 ribu per cup, atau naik Rp 1.000. Namun, karena diprotes pembeli, ia terpaksa kembali pada harga lama, yakni Rp 5 ribu per cup.

“Ya mau gimana lagi. Apalagi (dagangan) juga sepi,” tuturnya.

Aeni mengungkapkan, harga jual dagangan yang tidak ikut naik akhirnya membuat keuntungannya terkikis. Pasalnya, modal yang harus dikeluarkannya semakin besar.

Sementara itu, seorang pembeli es, Husen, mengaku kaget harga es yang biasa dibelinya tiba-tiba mengalami kenaikan. Ia pun keberatan dan menolak harga yang lebih mahal. “Ya kan kita sebagai pembeli tahunya harga es Rp 5 ribu per cup. Kalau harganya naik, ya keberatan lah,” katanya.(jef)