GLOBALNETWORK.ID– Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bandar Udara Nusantara Ibu Kota Negara (IKN), Senin (28/7) sebagai bagian dari fungsi kotrol terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional. Kunjungan ini difokuskan pada pengecekan kesiapan fasilitas penerbangan, khususnya dari aspek keselamatan, keamanan, dan kelengkapan operasional.
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktur Bandar Udara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan, perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PT Angkasa Pura, AirNav Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Peninjauan berlangsung menyeluruh, mencakup sisi udara dan sisi darat bandar udara, serta melihat langsung progres pembangunan akses pendukung seperti jalan tol, pelabuhan logistik, dan rumah susun ASN.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyampaikan bahwa Bandar Udara Nusantara dibangun dengan standar keselamatan dan keamanan tertinggi, serta telah melalui tahapan penyelesaian fisik secara menyeluruh. _Runway, taxiway, apron,_ terminal _VIP_ dan _VVIP,_ serta berbagai fasilitas utama lainnya telah rampung dan siap mendukung operasional terbatas sesuai kebutuhan tahap awal pemindahan ibu kota.
“Kami berkomitmen penuh memastikan bahwa Bandar Udara Nusantara IKN tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga laik secara operasional, sesuai dengan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan,” tegas Lukman.
Bandar Udara Nusantara memiliki luas area mencapai 621 hektare dan mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti _Boeing 777-300ER_ dan _Airbus A380._ Lokasinya yang strategis, hanya 23 kilometer dari titik nol IKN, menjadikan bandar udara ini sebagai simpul utama mobilitas udara menuju pusat pemerintahan baru. Terminal _VVIP_ dan _VIP_ seluas total 7.350 meter persegi dilengkapi berbagai fasilitas seperti _lounge_, ruang rapat, hingga ruang istirahat presiden, dengan kapasitas layanan penumpang mencapai 1,6 juta orang per tahun.
Progres pembangunan sisi darat telah diserahterimakan pada awal tahun 2025, dan akan berlanjut ke tahap II pada tahun anggaran 2025–2027. Fase berikutnya akan mencakup pembangunan Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Kantor Keamanan Penerbangan, Balai Kalibrasi, Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Bangunan alat-alat berat (A2B), Bangunan Bengkel atau Pemeliharaan, Kantor _Airport Operation Centre (AOC),_ pujasera, rumah dinas, pos jaga dan tambahan infrastruktur lainnya serta _jogging track._
Dalam rencana pengembangan tahap lanjutan, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) menjadi aspek penting yang harus disiapkan dan diselesaikan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menghambat progres pembangunan fasilitas pendukung bandar udara.
Baca juga: AirNav Indonesia Kembangkan Aplikasi NOTAM Berbasis AI
Lukman juga menegaskan pentingnya masukan dan pengawasan dari Komisi V DPR RI dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, kehadiran Komisi V tidak hanya memperkuat koordinasi antarlembaga, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pengawasan dari DPR adalah bentuk kontrol publik yang sangat penting. Masukan dari Komisi V menjadi koreksi sekaligus penguatan bagi kami agar semua yang dibangun tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga benar secara teknis dan fungsional,” jelas Lukman.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian pembangunan Bandar Udara Nusantara IKN hingga seluruh sistem operasional berjalan secara penuh. Seluruh proses dilaksanakan dengan mengedepankan standar keselamatan penerbangan, efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sebagai wujud kontribusi nyata sektor penerbangan dalam mendukung Ibu Kota Negara.
