Program KDKMP Wujud Nyata Buah Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo
Globalnetwork.id, JAKARTA – Buah pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikusumo yang menekankan ekonomi berbasis kebersamaan, kegotong-royongan kini menemukan bentuk nyata melalui keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan koperasi di Indonesia, pemikiran Prof Soemitro masih sangat relevan untuk diwujudkan dan dikembangkan di era saat ini.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam acara Peluncuran Buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan” dan Simposium Nasional bertema “Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024,” yang digelar oleh Yayasan Membangun Nusantara Kita di Gedung RRI Pusat, Jakarta, Selasa (4/8).
Turut hadir Tenaga Ahli Utama KSP Guruh Muamar Khadafi, Direktur Utama LPP RRI Ignatius Hendrasmo, Agus Rizal dan Dedi Setiadi sebagai Penulis buku dan Mitra Vinda Silitonga Keluarga Besar Djojohadikusumo.
Menilik sejarah ke belakang, Menkop Ferry menyatakan bahwa Soemitro adalah salah satu pendiri Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI). Kontribusinya bagi perjalanan koperasi di Indonesia sangat besar, termasuk dalam membangun fondasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Berdasarkan hal-hal itulah, Presiden Prabowo kemudian menetapkan salah satu program strategis pemerintah adalah KDKMP dalam rangka mengembalikan arah ekonomi nasional kembali kepada konstitusi sebagaimana mandat pasal 33 UUD 1945.
“Presiden Prabowo melakukan transformasi dari yang semula dari pikiran menjadi sebuah program yang sifatnya teknokratis dan harus diimplementasi secara detail dan teknis (melalui KDKMP),” ujar Menkop.
Menkop Ferry kembali menegaskan selain distribusi barang bersubsidi, KDKMP diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal seperti wisata, kerajinan, dan sektor kreatif. Dengan begitu, koperasi desa tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rakyat. Kementerian Koperasi (Kemenkop) bertekad untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
Ia menyadari bahwa dalam menjalankan mandat tersebut dihadapkan berbagai tantangan yang tidak mudah. Banyak warga yang antusias, namun ada pula yang masih ragu karena belum terbiasa dengan model koperasi modern. Pemerintah berupaya melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif.
“Disinilah sebenarnya bahwa memang setiap transformasi, setiap perubahan akan punya konsekuensi-konsekuensinya. Kami mohon doa dan dukungannya supaya KDKMP ini secara operasional bisa bergerak dengan baik dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ucap Menkop.
Sementara itu Tenaga Ahli Utama KSP Guruh Muamar Khadafi menekankan bahwa bangsa besar tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga gagasan yang diwujudkan dalam kehidupan nyata. Menurutnya gagasan pembangunan negara khususnya dalam bidang ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus berjalan seiring dengan pemerataan agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Gagasan besar Soemitro tersebut apabila direfleksikan di era saat ini sangat relevan dengan arah pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita. Menurutnya, gagasan Sumitro memiliki relevansi dengan kebijakan publik saat ini, terutama dalam mendorong keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa.
“Kita perlu menerjemahkan pemikiran beliau dalam ranah kebijakan publik yang dapat memberikan manfaat keadilan kesejahteraan dan kemajuan bangsa, maka sinergi pemerintah akademisi, dunia usaha dan masyarakat menjadi sangat pentingnya,” katanya.
Penulis Buku Agus Rizal mengatakan bahwa buku yang diluncurkan tersebut lahir dari kegelisahannya menyaksikan fenomena pembangunan nasional yang timpang.
Ia menilai, gagasan Soemitro menempatkan negara sebagai pengaruh strategis dalam pemerataan ekonomi melalui koperasi. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tersentralisasi pada segelintir pihak, melainkan harus ditopang oleh struktur ekonomi yang adil serta birokrasi yang efisien. **
